Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, bersama tim saat meninjau lokasi akibat bencana alam di Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat. Foto: Kresno/vel

PARLEMENTARIA, Sukabumi - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang di kawasan bukit dan gunung, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

"Perizinan tambang dan penebangan hutan yang berisiko merusak lingkungan harus dievaluasi ulang. Kita tidak bisa membiarkan bencana seperti ini terus terjadi akibat perusakan lingkungan," kata Saan kepada Parlementaria saat mengunjungi Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024).

Saan juga meminta DPR, terutama komisi teknis yang membidangi lingkungan, untuk mengawal tata kelola tambang di Sukabumi. Ia menyoroti tambang galian C di kawasan bukit dan gunung yang dianggap memerlukan penataan ulang.

“Komisi terkait bersama kementerian harus mengevaluasi perizinan yang berpotensi merusak lingkungan," tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Saan mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat mencegah bencana serupa di masa depan. "Ini tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Saat mengunjungi lokasi pengungsian, Saan juga menyoroti kebutuhan mendesak para korban, khususnya dalam hal kesehatan. “Bantuan logistik memang cukup, tetapi warga di pengungsian membutuhkan tenaga medis tambahan dan obat-obatan. Kondisi hujan dan kecemasan selama ini membuat mereka membutuhkan perhatian lebih," jelasnya.

Ia mendesak pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan kesehatan para pengungsi dan memastikan pelayanan medis berjalan maksimal.

Sebagai langkah jangka panjang, Saan merekomendasikan relokasi bagi warga yang tinggal di area rawan longsor, terutama di bawah tebing-tebing curam. "Cuaca ekstrem saat ini membuat mereka lebih baik menghindari tempat tinggal yang berisiko longsor," kata Saan.

Ia menegaskan, perhatian serius terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan bencana harus menjadi prioritas bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (eno/rdn)